Sejarah : Sejarah Orde Gres
Sejarah : Sejarah Orde Baru | Kali ini kita akan mengulas point seperti, Latar Belakang Lahirnya Orde Baru, Proses Lahirnya Orde baru, Kebijakan pada Masa Orrde Baru, dan Perkembangan pada Masa Orde Baru| Sejarah lahirnya orde gres ialah sebuah kebangkitan bangsa indonesia. Orde gres ialah peralihan dari orde gres ke orde lama, didalam peralihan tersebut banyak yang melatar belakangi lahirnya baru, didalam lahirnya orde terdapat banyak sekali rancangan-rancangan pembangunan dalam perkembangan orde gres serta kebijakan-kebijakan dalam orde gres dimana tiruana hal tersebut sudah menjadi sejarah kebangkitan bangsa indonesia, Orde gres ialah masa untuk mengembalikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai tatanan bangsa indonesia, Untuk mengetahui lebih jelas, Marilah kita kilas balik wacana Sejarah lahirnya orde gres dengan melihat 3 point yaitu : Latar belakang lahirnya orde baru, Perkembangan orde gres dan Kebijakan orde baru. yaitu sebagai diberikut :
Sejarah : Sejarah Orde Baru
1. Latar Belakang Lahirnya Ord Baru
 |
( Presiden Soeharto) |
Latar belakang lahirnya Orde gres juga dipelopori Masyarakat luas yang terdiri dari berbagai unsur seperti
Dukungan dari banyak sekali Kalangan Seperti :
a. Berbagai Partai politik,
b. Berbagai Organisasi massa
c. Perorangan,
d. Berbagai Pemuda,
e. Berbagai mahasiswa,
f. Berbagai pelajar,
g. Berbagai kaum perempuan
2. Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI),
3. Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI).
4. Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) dan lain-lain.
Dukungan dari banyak sekali Kalangan Seperti :
a. Berbagai Partai politik,
b. Berbagai Organisasi massa
c. Perorangan,
d. Berbagai Pemuda,
e. Berbagai mahasiswa,
f. Berbagai pelajar,
g. Berbagai kaum perempuan
Berbagai kalangan-kalangan ini bantu-membantu mendirikan satu kesatuan agresi dalam bentuk Front Pancasila untuk menghancurkan para pendukung G3OS/PKI Front Pancasila menerka bahwa PKI yaitu dalang dari tiruana ini dan Front Pancasila juga menuntut untuk dilakukannya penyelesaian politis terhadap mereka yang terlibat dalam gerakan itu. Berbagai Aksi yang hadir yang menjadi Satu bertujuan menentang G30S/PKI atau Gerakan 30 September 1965 itu di antaranya Kesatuan
1. Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI),2. Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI),
3. Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI).
4. Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) dan lain-lain.
Berbagai kalangan yang menjadi sebuah kesatuan yang tergabung dalam Fron Pancasila kemudian lebih dikenal dengan sebutan Angkatan 66. Mereka yang tergabung dalam Front Pancasila mengadakan demonstrasi di banyak sekali tempat terutama di Jalan yaitu jalan raya.Front Pancasila atau Anggaktan 66 melanjutkan aksinya diGedung Sekretariat Negara Pada Tanggal 8 Januari 1966 dengan mengajukan penyataan bahwa kebijakan ekonomi pemeritahan dilarang di dilaksanakan atau dibenarkan Lalu Pergerakan Front Pancasila Berlanjut ke Halaman Gedung DPR-GR yakni 12 Januri 1966 untuk mengajukan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yang isinya sebagai diberikut.
Isi Tri Tuntutan Rakyat (Tritura)
1. Pembubaran PKI beserta organisasi massanya
2. Pemmembersihkanan Kabinet Dwikora
3. Penurunan harga-harga barang.
 |
| (Surat perintah 11 Maret 1966 Supersemar) |
Pada tanggal 15 Januari 1966 diadakan sidang paripurna Kabinet Dwikora dalam sebuah tempat di bogor tepatnya di istana Bogor yang di hadiri oleh wakil-wakil mahasiswa. Presiden Republik Indonesia yaitu Presiden Ir.Soekarno berfikiran timbulnya banyak sekali gerakan para mahasiswa itu didalangi oleh CIA (Central Intelligence Agency) yang forum ini bertempat di negara Amerika tepatnya Amrika serikat. Presiden Republik indonesia Ir. Soekarno menyatakan perombakan kabinetnya yakni pada tanggal 21 Februari tetapi itu tak ada perubahan yang membuat hati rakyat bahagia dikarenakan masih banyak anggota kabinetnya berada dalam G30S/PKI, Kabinet gres tersebut atau dikenal dengan sebutan Seratus Menteri.
Pada ketika peresmian Kabinet banyak sekali kalangan hadir menyerupai mahasiswa, pelajar, dan perjaka mengisi jalan yang tujuan jalan tersebut menuju ke Istana Merdeka, Aksi tersebut terjadi Pada tanggal 24 Februani 1966, Gerakan-Gerakan Berbagai kalangan ditahan Pasukan yaitu Pasukan Cakrabirawa yang menyebabakan timbulanya bentrokan dari kedua belah pihak yakni Pasukan Cakrabirawa dengan Demonstran, dalam tragedi itu merenggut nyawa seorang mahasiswa yang bernaung di Universitas Indonesia yakni Arief Rahman yang gugur dalam bentrokan tersebut.
2. Perkembangan Kekuasaan Orde Baru
 |
| (Proses Penyerahan Surat perintah 11 maret 1966 kepada Mayor jendral soeharto) |
Proses Lahirnya Orde baru, Sejarah lahirnya orde gres (Surat perintah 11 Maret 1966 Supersemar melaluiataubersamaini Surat perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) Soeharto mengatasi keadaan yang serba tidak menentu dan keadaan ini sangat tak terkendali. Sesudah tragedi G3OS/ PKI, negara Republik Indonesia dilanda instabilitas politik akhir tidak tegasnya keputusan keputusan yang diambil dalam perstiwa itu oleh dalam Kepemimpinan Presiden Soekarno dan terpecah belahnya banyak sekali partai politik menjadi sebuah kelompok-kelompok yang saling bersiteru antara Pro terhadap presiden dan kontra terhadap kebijakan presiden atau yang mendukung presiden dan yang menentang presiden, situasi ini semkian membahayakan persatuan bangsa indonesia. Melihat situasi konflik antara pendukung Orde Lama dengan Orde Baru semakin bertambah gawat DPR-GR beropini bahwa situasi konflik harus segera diselesaikan secara konstisional. Pada tanggal 3 Februari 1967 DPR- GR memberikan resolusi dan memorandum yang meliputi tawaran kepada Ketua Presidium Kabinet Ampera supaya diselenggarakan Sidang spesial MPRS. Pada tanggal 20 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto untuk menggantikan dalam Pemerintahannya. Penyerahan kekuasaan dan Presiden Soekarno kepada Soeharto dikukuhkan di dalam Sidang spesial MPRS. MPRS dalam Ketetapannya No. XXXIIIIMPRS/1967 mencabut kekuasaan pemerintahan negara dan Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. melaluiataubersamaini adanya Ketetapan MPRS itu, situasi konflik yang ialah sumber instabilitas politik sudah berakhir secara konstitusional Sekalipun situasi konflik itu sanggup tanggulangi tetapi kristalisasi orde gres belum selesai . Untuk mengakibatkan indonesia kembali normal dilakukan banyak sekali cara yang baik dan masuk akal sehingga bisa mempercepat dan mendorong pembangunan, hal ini yang pertama kali dilakukan dalam bidang politik untuk berlandaskan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Telah bergantinya kekuasaan atau kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto Sebagai pemegang kekuasaan dalam Pemerintahan indonesia itu maka muncullah babak gres dalam sejarah orde baru. Pada hakikatnya , Orde Baru ialah tatanan dalam kehidupan rakyat indonesia ,bangsa dan negara yang diletakkan sebagai mana mestinya dalam edeologi negara yaitu Pancasila dan kembali menyacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 untuk perbaikan-perbaikan terhadap penyelewengan-penyelewengan yang sudah terjadi pada masa lampau dan membangun kembali kekuatan bangsa indonesia dengan menumbuhkan kembali, mempercepat pembangunan-pembangunan bangsa indonesia, serta mengembalikan bangsa indonesia ke jalan yang lurus yang terselewengkan dengan tuntunan yang dikenal sebagai Tri Tuntutan rakyat (Tritura). Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Pada hakikatnya tuntutan itu mengungkapkan Keinginan impian rakyat yang mendalam untuk melaksanakan kehidupan bernegara sesuai dengan aspirasi kehidupan dalam situasi yang kongkret.
Jawaban dan tuntutan itu terdapat dalam ketetapan sebagai diberikut.
1. Pengukuhan tindakan Pengemban Surat Perintah Sebelas Maret yang membubarkan PKI beserta organisasi massanya pada sidang MPRS dengan Ketetapan MPRS No. IV/MPRS/ 1966 dan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966.
2. Pelarangan faham dan pedoman Komunisme / Marxisme-Lenimisme di Indonesia dengan Tap MPRS No. XXV / MPRS /1966.
3. Pelurusan kembali tertib konstitusional menurut Pancasila dan tertib aturan dengan Tap MPRS No. XX!MPRS/1966
Usaha penataan kembali kehidupan politik ini dimulai pada awal tahun 1968 dengan penyegaran DPR-GR. Penyegaran ini bertujuan untuk menumbuhkan hak-hak demokrasi dan mencerminkan kekuatan – kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Komposisi anggota dewan perwakilan rakyat terdiri dan wakil-wakil partai politik dan golongan karya. Tahap selanjutnya yaitu penyederhanaan kehidupan kepartaian kehormatan dan kekaryaan dengan cara Pengelompokkan partai-partai politik dan golongan karya. Usaha ini dimulai tahun 1970 dengan mengadakan serangkaian konsultasi dengan pimpinan Partai-partai politik.
Lahirlah tiga kelompok di DPR
1. Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dan partai-partai PNI, Parkindo, Kristen IPKI, serta Murba.
2. Kelompok Persatuan Pembangunan yang terdiri dan partai-partai NU, Partai Muslimin Indonesia, Ps11 dan Perti.
3. Sedangkan kelompok organisasi profesi menyerupai organisasi buruh, organisasi pemudaorganisasitani dan nelayan organisasi seniman dan lain-lain tergabung dalam kelompok Golongan Karya.
3. Sedangkan kelompok organisasi profesi menyerupai organisasi buruh, organisasi pemudaorganisasitani dan nelayan organisasi seniman dan lain-lain tergabung dalam kelompok Golongan Karya.
3.Kebijakan Pemerintah Orde Baru
Sesudah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia yang sekarang mengambil langkah selanjutnya yang dilaksanakan dalam Pembangunan-Pembangunan diseluruh daerah Republik Indonesia yang atau sanggup dikatakan berskala Nasional. Dalam Pembangunan berskala Nasional yang diharuskan terlaksana pada zaman orde gres melalui Pembangunan Dalam waktu yang usang atau panjang dan pembangunan yang singkat atau dalam jangka pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap pelita mempunyai misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk mempersembahkan arah dalam usaha mewujudkan tujuan nasional tersebut maka MPR sudah menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) semenjak tahun 1973. Pada dasarnya GBHN ialah referensi umum pembangunan nasional dengan rangkaian banyak sekali program. GBHN direncanakan dalam pembangunan lima tahun (Repelita) yang meliputi program-program nyata yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Pelaksanaan Repelita yang bertujuan untuk Pembangunan yang berskala nasional atau diseluruh wilayah Republik indonesia yang dimulai semenjak tahun 1969. Pembangunan tersebut tidak lepas dalam Trilogi Pembangunan, diberikut Trilogi pembangunan.
Trilogi Pembangunan
A.Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada
B.terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
C. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
D.Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis.
Selain itu dikumandangkan juga bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagai akhir pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diiringi dalam memeratakan pembangunan di indonesia, Oleh karna itu dicetuskanlah Pelita III yang isinya sebagai diberikut.
Pelita III dalam pemerintahan Orde gres terdiri atas Delapan Jalur Pemerataan yaitu:
a. Pemerataan pemenuhan kebutuhan utama rakyat yakni kebutuhan pangan, sandang dan kebutuhan tempat tinggal atau perumahan
b. Pemerataan peluang memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
c. Pemerataan tunjangan pendapatan.
d. Pemerataan peluang kerja.
e. Pemerataan peluang berusaha.
f. Pemerataan peluang berpartisipasi dibidang pembangunan terhadap generasi-generasi bangsa yakni generasi muda dan generasi kaum wanita.
g. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air.
h. Pemerataan peluang memperoleh keadilan.
4.Peristiwa-Peristiwa Politik Penting Pada Masa Orde Baru
a. Mengakhiri Konfrontasi dengan Malaysia
Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, dibuat Dwikora (Dwi Komando Rakyat) dengan alasan untuk memmenolong usaha rakyat Kalimantan Utara. Dwikora pribadi berada di bawah komando Presiden Soekarno. Dwikora mempunyai kiprah memmenolong rakyat serta memerangi neokolonialisme dan neoimperialisme. Namun, gerakan itu belum berhasil terlaksana, alasannya bangsa Indonesia dikejutkan dengan meletusnya tragedi G3OS/PKI. Peristiwa G3OS/PKI mengakibatkan sentra perhatian pemerintah Indonesia tertuju pada penyelesaian problem dalam negeri.Ketika pemerintahan Indonesia berada di tangan Jenderal Soeharto, zaman semenjak itu dimulai masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto sebagai Pejabat Presiden hubungan diplomatik dengan Malaysia melalui kembali dijalin. Normalisasi hubungan Indonesia—Malaysia berhasil dicapai guna dengan ditanhadiraninya Jakarta tanggal 11 Agustus 1966. Hal ini dilanjutkan dengan penempatan perwakilan pemerintahan di masing-masing negara.
b. Kembalinya menjadi anggota PBB
selama masa kekuasaan Presiden Soekarno, Indonesia menyatakan keluar dari keanggotanan Perserikatan bangsa-bangsa akhir dari terpilihnya Malaysia sebagai calon besar lengan berkuasa Dewan Keamanan PBB padahal Malaysia ialah negara boneka Inggris. Maka dengan itu Indonesia mengancam akan keluar jikalau PBB tetap mencalonkan Malaysia menjadi anggota dewan Keamanan. Sesudah masa pemerintahan berada dibawah kendali pemerintahan Soeharto, Indonesia menyatakan kembali menjadi anggota PBB dan melaksanakan kiprah serta kewajiban yang didiberikan oleh PBB yaitu pada tanggal 28 september 1966.
c. Pendirian ASEAN
Negara Indonesia perlu menjalin hubungan kolaborasi dengan negara lain secara regional maupun global dengan melalu Organisasi ASEAN. Tujuan awalnya didirikan ASEAN yaitu untuk membendung paham komunis. Dan hubungan kolaborasi yang dijalin antar negara anggota ASEAN yang hampir merambah sektor ekonomi, politik, sosial dan budaya.
d. Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia
Wilayah timor timur ialah koloni portugas semenjak kurun ke 16 namun demikian jaraknya yang cukup jauh maka wilayah Timor Timur tidak diperhatikan oleh pemerintahan portugis . dan pada tahun 1975 terjadi kekacauan dimana tidak jelasnya pemerintahan untuk meredakan kekacauan yang terjadi di Tmor timur sebagaian masyakarat timor-timur menginginkan bergabung dengan idneonsia dan para partai politik di Timor-timur oleh karnanya itu Timor-timor secara resmi bergabung di republic indonesia pada bulan juli 1976 pada masa pemerintahan presiden soeharto Namun demikian ada juga partai politik yang tidak oke yaitu fretilin yang terus memperjuangkan hak-haknya. Dan ketika presiden habibie menjabat sebagai presiden RI 1999, ia mreasa bahwa Timor-timur ialah duri dalam daging yang mempersembahkan 2 pilihan yaitu bersatu atau berpisah. Denga digelarnya ajak pendapat. Dan pada kesudahannya Timor-timur resmi menjadi keluar dari negara kesatuan republic Indonesia dan membentuk sendiri dengan nama Republik Demokrasi Timor Lorose atau Timor timur.
Sekian artikel wacana Sejarah Orde Baru semoga bermanfaa
Posting Komentar untuk "Sejarah : Sejarah Orde Gres"