Isi Perjanjian Linggarjati & Tujuan Perjanjian Linggarjati

Isi Perjanjian Linggarjati & Tujuan Perjanjian Linggarjati|Mari kita mengenang kembali insiden penting dimasa kemudian sebagian orang sudah melupakan insiden dimana indonesia melaksanakan perjanjian dengan belanda yang berjulukan perjanjian linggarjati. Perjanjian Linggrjati muncul karna adanya perperihalan belanda yang tidak mendapatkan kemerdekaan indonesia 1945, sehingga belanda melaksanakan aneka macam cara termasuk perjanjian Linggarjati.

Perundingan-perundingan dilakukan dalam perjanjian linggarjati yang menghasilkan 3 point yang sangat merugikan indonesia, karna inti dari perjanjian tersebut yakni belanda ingin kembali menjajah indonesia dan masih menguasai indonesia. Untuk Lebih Mengetahui Isi dan Tujuan dari perjanjian diadakannya linggarjati dan pihak-pihak yang menghadiri perjanjian-perjanjian tersebut yakni sebagai diberikut,,

PERJANJIAN LINGGARJATI

Sesudah kedudukan pasukannya makin bertambah kuat. Belanda hendak memaksakan kemauannya melalui bidang diplomasi politik. Suàtu Komisi dikirimkan ke Indonesia. katanya

“untuk menuntaskan duduk masalah Indonesia-Belanda secara damai”.

melaluiataubersamaini perantaraan diplomat lnggris Lord Killearn kedua pihak oke untuk mengadakan perundingan. Pada bulan Nopember, 1946 berlangsung negosiasi di LINGGARJATI (Cirebon) antara Indonesia dan Kerajaan Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sutan Syahrir. sedang delegasi Belanda dipimpin oleh Schermerhorn. Lord Killearn bertindak sebagai mediator kalau dianggap perlu.

Ketentuan pokok Perjanjian Linggarjati adalah sbb:

Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan de facto Repubiik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatra.
Pemerintah Belanda gotong royong dengan Pemerintah Republik Indonesia akan membentuk/mendirikan Negara Indonesia Serikat pada tanggal 1 Januari 1949.
Negara Indonesia serikat dan Negeri Belanda akan ialah suatu UNI, UNI itu dikepalai oleh Raja Belanda.

Makara isi Perjanjian Linggarjati itu sangat merugikan bangsa Indonesia. Tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara kita. Maka dan itu tidak tidak mungkin sebagian rakyat Indonesia menolaknya. Partai-partai,seperti ;PNI, masyumi, Partai-partai rakyat, Laskar Rakyat Pasundan dan lain-lain juga menolak. Walaupun begitu pemerintah Republik indonesia tetap menaati serta tetap melaksanakannya