Pengertian Sentralisasi, Desentralisasi, & Dekonsentrasi
Pengertian Sentralisasi, Desentralisasi, & Deserius| Mari kita eksklusif ke pembahasan, apa itu sentralisasi, desentralisasi, dan deserius. Pengertian Sentralisasi ialah penyerahan kekuasaan dan wewenang pemerintahan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Pengertian Desentralisasi ialah penyerahan wewenang dari pusat kepada tempat untuk mengatur rumah pemerintahannya sendiri, tetapi sebagain dari keamanan, hukum, dan kebijakan fiskal ialah masih dipegang oleh pusat, namun terdapat pendelegasian kepala daerah. Sedangkan Pengertian Dekosentrasi ialah pelimpahan wewenang manajemen dari pemerintahan pusat ke pejabat daerah. Maksud pelimpahan wewenang ialah spesialuntuk wewenang administrasi, sedangkan wewenang politik masih berada pada pemerintah pusat. Berikut klarifikasi seputar Sentralisasi, Desentralisasi, dan Deserius...
A. Sentralisasi
Sentralisasi ialah sistem pemerintahan yang segala kekuasaan dipusatkat di pemerintah pusat. Maksud dari pemerintah pusat ialah presiden dan dewan kabinet. Sedangkan maksud dari kewenangan ialah kewenangan politik dan kewenangan administrasi. Arti kewenangan politik ialah kewenangan membuat dan tetapkan kebijakan. Sedangkan arti dari kewenangan manajemen ialah kewenangan melaksanakan kebijakan.
Kelemahan Sistem Sentralisasi
Sentralisasi mempunyai kelemahan dalam mengambil suatu kebijakan dan keputusan di tempat yang berada di pusat yang membutuhkan waktu usang untuk melakukannya dan akan mempersembahkan beban kerja alasannya pekerjaan rumah tangga semakin bertambah dan menumpuk.
misal Sistem Sentralisasi
- TNI (Lembaga Keamanan Negara), yang melaksanakan dukungan kepada indonesia dengan tiga titik yaitu darat, laut, dan udara.
- BI (Bank Indonesia), sebagai pusat pengaturan dari seluruh kebijakan moneter dan fiskal.
Dampak Positif dan Negatif Sentralisasi
1. Aspek Ekonomi
- Dampak nyata sistem sentralisasi pada aspek ekonomi ialah perekonomian lebih terarah dan teratur alasannya pusat saja yang mengatur sistem perekonomian.
- Dampak negatif sistem sentralisasi pada aspek ekonomi ialah tempat spesialuntuk dijadikan sapi perahan dan tidak ddiberikan kewenangan mengatur kebijakan perekonomiannya masing-masing, sehingga pemusatan keuangan terjadi di pemerintah pusat.
2. Aspek Sosial Budaya
- Dampak nyata sistem sentralisasi pada aspek sosial budaya ialah terjadi perbedaan-perbedaan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia sanggup di persatukan. Sehingga setiap tempat tidak saling menonjolkan kebudayaan masing-masing dan menguatkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- Dampak negatif sistem sentralisasi pada aspek sosial budaya ialah pemerintah pusat mendominasi seluruh kegiatan negara, sehingga pemerintah tempat sudah menghilangkan eksistensi tempat sebagai tatanan peemrintah lokal dengan keunikan sosial budaya sendiri. Dalam jangka panjang menjadikan ketergantungan ke pemerintah pusat dan pada risikonya mematikan kreasi dan inisiatif lokal dalam membangun lokalitasnya.
3. Aspek Keamanan
- Dampak nyata sistem sentralisasi pada aspek keamanan ialah keamanan lebih terjamin, dan jarang terjadi konflik antar tempat yang sanggup mengganggu stabilitas keamanan nasional Indonesia.
- Dampak negatif sistem sentralisasi pada aspek keamanan ialah menonjolnya organisasi-organisasi kemiliteran. Sehingga, organisasi militer mempunyai hak yang lebih dibandingkan dengan organisasi lain.
4. Aspek Politik
- Dampak nyata sistem sintralisasi pada bidang politik ialah pemerintah tempat tidak kepusingan dalam perbedaan pengambilan keputusan, alasannya segala keputusan dan kebijakan berada di pemerintah pusat. Sehingga keputusan yang dihasilkan terlaksanan dengan terbaik alasannya pemerintah tempat spesialuntuk mendapatkan saja.
- Dampak negatif sistem sentralisasi bidang politik ialah tempat terus bergantung kepada keputusan pemerintah pusat dan keputusan dan kebijakan memakan waktu usang sehingga realisasi keputusan pun terhambat.
B. Desentralisasi
Desentralisasi ialah penyerahan wewenang pemerintahan ke pemerintah tempat otonom guna mengatur dan mengurus segala urusan pemerintah dalam sistem NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Pemerintahan Daerah). Menurut UU No. 5 Tahun 1974, Penyerahan wewenang ke pemerintah tempat bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang efisien, lalu menghasilkan otonomi. Otonomi itu ialah kebebasan masyarakat dalam tempat tersebut untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Segala kewenangan dan tanggung tanggapan diserahkan ke pemerintah tempat menjadi tanggung tanggapan tempat baik secara politik pelaksanaannya, rencana, pembiayaan, dan pelaksanaan.
Tujuan Sistem Desentralisasi
- Mencegah pemusatan keuangan
- Sebagai perjuangan pendemokrasian pemerintah tempat untuk mengikutsertakan rakyat betanggung tanggapan dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Penyusunan program-program dalam perbaikan sosial ekonomi di tingkat local
misal Sistem Desentralisasi
- Dinas pendidikan mengatur pola-pola pendidikan
- Dinas perikanan mengatur potensi perikanan di suatu daerah.
- Pembuatan kebijakan oleh DPRD
- Pemilihan kepala daerah
Dampak Positif dan Negatif Desentraliasi
1. Aspek Ekonomi
Tujuan Sistem Dekosentrasi
Pengertian Otonomi Daerah, Tujuan, Prinsip, Asas, & Definisi Para Ahli
Pengertian Negara, Sifat, Fungsi & Unsur-Unsurnya
Pengertian Bangsa dan Unsur-Unsur Terbentuknya
Pengertian, Fungsi, Tujuan Wawasan Nusantara
Macam-Macam Lembaga Peradilan Indonesia
Pengertian Tata Hukum Indonesia dan Jenis-Jenisnya
Pengertian, Ciri-Ciri, Unsur, dan Macam-Macam Hukum
Macam-Macam Sistem Politik Di Berbagai Negara
Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi
Tahukah Anda Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dan Wakilnya ?...
Demikianlah isu terkena Pengertian Sentralisasi, Desentralisasi, & Deserius. Semoga kawan-kawan sanggup mendapatkan dan bermanfaa bagi kita tiruana baik itu pengertian sentralisasi, pengertian desentralisasi, pengertian dekosentrasi, teladan sistem sentralisasi, kelemahan sistem sentralisasi, dampak nyata dan negatif sistem sentralisasi, dampak nyata dan negatif sistem desentralisasi, tujuan sistem desentralisasi, contoh-contoh sistem desentralisasi, tujuan sistem dekosentrasi, contoh-contoh sistem dekosentrasi. Sekian dan terima kasih. "Salam Berbagi Teman-Teman". Jangan Lupa SHARE yah :) .
Referensi:
1. Aspek Ekonomi
- Dampak nyata sistem desentralisasi dari segi ekonomi ialah pemerintah tempat sanggup dengan simpel mengelola SDA yang dimilikinya, sehingga pendapatan tempat dan pendapatan masyarakat meningkat.
- Dampak negatif sistem desentralisasi dalam aspek ekonomi ialah sanggup mengakibatkan KKN jikalau terdapat pejabat tempat (tidak benar).
- Dampak nyata sistem desentralisasi pada aspek sosial budaya ialah sanggup memperkuat ikatan sosial budaya tempat dan menyebarkan kebudayaan dimiliki setiap daerah.
- Dampak negatif sistem desentraliasi pada aspek sosial budaya ialah setiap tempat berlombang-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya. Sehingga secara tidak langsung, sanggup melunturkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri.
3. Aspek Keamanan
4. Aspek Politik - Dampak nyata sistem desentralisasi dari segi keamanan ialah suatu upaya untuk mempertahankan NKRI dengan kebijakan kecerdikan sanggup meredam setiap tempat untuk memisahkan diri dengan NKRI.
- Dampak negatif sistem desentralisasi dari segi keamanan ialah desentralisasi juga sanggup berpotensi konflik antar daerah, jikalau terdapat tempat yang kurang puas dengan sistem yang menyangkut NKRI.
- Dampak nyata sistem desentralisasi dalam bidang politik ialah tempat lebih aktif dalam mengelolah wilayahnya alasannya sebagian besar keputusan dan kebijakan berada dan diputuskan di tempat tersebut.
- Dampak negatif sistem desentralisasi bidang politik ialah terdapat euforia hiperbola jikalau kewenangan tersebu disalah gunakan untuk kepentingan golongan dan kelompok tertentu demi kepentingan pribadi atau oknum. Hal ini susah dikontrol pemerintah di tingkat pusat.
C. Deserius
Dekosentrasi ialah pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah tempat yaitu gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau ke instansi vertikal di wilayah tertentu. Kewenangan tersebut spesialuntuk sebatas wewenang administrasi, sedangkan wewenang politik tetap berada di tangan pemerintah pusat. Deserius ialah perpadungan dari sentralisasi dan desentralisasi. Dasar aturan dekosentrasi diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2001 wacana pertolongan wilayah dan wewenang yang harus dijalankan oleh badan-badan dari pemerintah tersebut.Tujuan Sistem Dekosentrasi
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Pengelolaan pembangunan dan peayanan terhadap kepentingan umum
- Terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem manajemen negara
- Adanya kerharmonisan dalam keselarasan pelaksanaan pembagunan nasional
- Terpeliharanya keutuhan NKRI
- Kantor pelayanan pajak
- Penyelenggaraan dinas perhubungan
- Penyelenggaraan dinas pekerjaan umum
Baca Juga:
Pengertian Negara, Sifat, Fungsi & Unsur-Unsurnya
Pengertian Bangsa dan Unsur-Unsur Terbentuknya
Pengertian, Fungsi, Tujuan Wawasan Nusantara
Macam-Macam Lembaga Peradilan Indonesia
Pengertian Tata Hukum Indonesia dan Jenis-Jenisnya
Pengertian, Ciri-Ciri, Unsur, dan Macam-Macam Hukum
Macam-Macam Sistem Politik Di Berbagai Negara
Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi
Tahukah Anda Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dan Wakilnya ?...
Referensi:
- Kansil, C.S.T . 2005. Sistem Pemerintahan Indonesia. PT Bumi Aksara : Jakarta.
- Dimock, E. Marshall. Administrasi Negara. Erlangga : Jakarta.
- Rodee, Clyner Carlton. Pengantar Ilmu Politik. 2000. PT Rajagrafindo Persada : Jakarta
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES : Jakarta
- Ndraha, Talizidu. 1988. Metodologi Pemerintahan Indonesia. Bina Aksara : Jakarta
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2002. Pemerintahan Daerah Indonesia. Sinar Grafika : Jakarta
- MaCandrews, Colin dan Ichlasul Amal. 1993. Hubungan Pusat Daerah dalam pembangunan. PT Rajagrafindo Persada : Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 wacana Pemerintah Daerah.
- Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Derah. Jakarta: Gramedia Widiamasukana Indonesia.
- Dewi Aniaty, Aviani Santi, dan Baryono. 2009. Pendidikan Kewargguagaraan 3 Sekolah Menengah Pertama dan MTs Kelas IX. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
Posting Komentar untuk "Pengertian Sentralisasi, Desentralisasi, & Dekonsentrasi"