Apbn & Apbd (Pengertian, Tujuan, Fungsi, Prinsip)

APBN & APBD (Pengertian, Tujuan, Fungsi, Prinsip)| Secara umum, Pengertian APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu daftar/penjelasan secara rinci penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu tertentu yang umumnya 1 tahun. Sedangkan Pengertian APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah perkiraan besarnya planning pendapatan dan belanja kawasan dalam jangka waktu tertentu dalam masa akan hadir yang disusun secara sistematis dengan mekanisme dan bentuk tertentu.

Pembahasan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Berdasarkan dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 yang berbunyi bahwa "Anggaran Pendatan dan Belanja Negara diputuskan setiap tahun dengan Undang-Undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan oleh presiden maka pemerintah akan melakukan APBN tahun yang lalu.

Adapun langkah-langkah yang terkena APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yaitu sebagai diberikut...

a. Perencanaan

b. Pengesahaan RAPBN oleh DPR

c. Pelaksanaan APBN oleh pemerintah

d. Pengawasan dan pertanggungjawabanan pelaksanaan APBN oleh pemerintah kepada DPR.

Tujuan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Tujuan APBN yaitu sebagai aliran penerimaan dan pengeluaran negara yang dalam melakukan kegiatan produksi dan peluang kerja untuk meningkatkan perekonomian.

Fungsi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

a. Fungsi Alokasi

Sebagai alat dalam mengetahui alokasi yang diharapkan untuk masing-masing sektor pembangunan
Sebaga alat untuk mengatasi samasukan dan prioritas pembangunan yang kemudian dilaksanakan pemerintah

b. Fungsi Stabilitasi

Sebagai panduan keteraturan pendapatan dan belanja negara
Sebagai alat untuk menjaga stabilitas perekonomian negara
Sebagai alat untuk mencegah dalam terjadinya inflasi dan deflasi yang tinggi

c. Fungsi Regulasi

Sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

d. Fungsi Distribusi

Semua penerimaan-penerimaan negara didistribusikan ke pos-pos pengeluaran yang sudah direncanakan
Sebagai alat dalam pemerataan pengeluaran untuk tidak terpusat di salah satu sektor saja

Prinsip APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
a. Prinsip penyusunan APBN menurut dari aspek pendapatan yaitu sebagai diberikut...

Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran
Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara, sewa dalam pemakaian barang-barang milik negara
Penutupan ganti rugi dari kerugian yang diterima oleh negara dan denda yang sudah dijanjikan

b. Prinsip penyusunan APBN menurut dari aspek pengeluaran negara

Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dari kebutuhan teknis yang sudah diisyaratkan
Terarah, terkendali sesuai dari planning program/kegiatan
Seterbaik mungkin dalam penerapan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan dari segi kemampuan/potensi nasional

Azas APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
Penyusunan aktivitas pembangunan tahunan dituangkan dari APBN yang berasakan antara lain sebagai diberikut...

Kemandirian, yaitu sumber penerimaan dalam negeri terus ditingkatkan
Penghematan atau peningkatan dalam efisiensi dan juga produktivitas
Penajaman dalam perioritas pembangunan

Teknik Penyusunan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
Dalam penyusunan APBN yang dilakukan pemerintah dalam bentuk rencana. planning yang diajukan ke DPR, selanjutnya dewan perwakilan rakyat mengulas RAPBN dalam masa sidang. Sesudah RAPBN disetujui oleh DPR, RAPBN kemudian akan diputuskan menjadi APBN melalui Undang-Undang. Bila RAPBN tidak disetujui, pemerintah kemudian memakai APBN tahun sebelumnya. Agar pelaksanaan APBN sesuai terhadap planning maka dikeluarkan keputusan presiden terkena pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pembahasan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Berdasarkan dari UU No. 32 Tahun 2004 terkena pemerintah daerah, dalam pasal 2 sebut bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan kawasan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah."

Menurut derma kawasan tersebut berarti APBD di tingkat provinsi yang diputuskan secara bersama antara gubernur dengan DPRD tingkat I. APBD yang berada di tingkat kabupaten/kota diputuskan secara bersama oleh bupati/wali kota dengan DPRD yang berada ditingkat II. APBD diputuskan melalui Perda selambat-lambatnya dalam satu bulan setelah diputuskan APBN.

Tujuan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
Tujuan APBD yaitu untuk mengatur pembelanjaan kawasan dari pendatan kawasan yang sudah direncanakan.

Fungsi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Fungsi Otoritsasi, APBD menjadi dasar bagi Pemerintah kawasan dalam melakukan pendapatan dan belanja di tahun yang bersangkutan
Fungsi Perencanaan, APBD sebagai pedomandalam pemerintah kawasan merencanakan kegiatan di tahun yang bersangkutan
Fungsi Pengawasaan, sebagai aliran untuk menilai dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah kawasan sesuai dengan ketentuan
Fungsi Alokasi, sebagai derma yang diarahkan dengan tujuan mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
Fungsi Distribusi, berarti sebagai pendistribusian yang memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Unsur-Unsur APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah)
Unsur-unsur APBD yaitu sebagai diberikut...
a. Rencana besarnya biaya belanja dan pendapatan
b. Terdapat periodesasi/jangka waktu yaitu 1 tahun
c. Disusun dengan sistematis:

anggaran pendapatan dan anggaran belanja
anggaran belanja terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan

d. Prosedur dalam penyusunan tertentu dalam proses mekanisme dan mekanisme yang sudah diputuskan, yaitu sebagai diberikut...

penyusunan pra konsep oleh eksekutif
penyampaian ke DPRD
pembahasan di DPRD
penepatan anggaran

Dasar Hukum Keuangan Daerah dan APBD

UU. No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemda (Bad VIII, Pasal 78 s/d 86)
UU. No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangna Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
PP No. 105. Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Kekuangan Daerah