Sejarah: Isi Perjanjian Roem Royen, Latar Belakang & Dampaknya

SSejarah: Isi Perjanjian Roem Royen, Latar Belakang & Dampaknya| Perjanjian Roem Royen ialah perjanjian yang mengakhiri sengketa penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian tersebut pertama kali dimulai pada tanggal 14 April 1949 - 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Dikatakan perjanjian Roem Royem alasannya mengambil nama dari kedua pemimpin delegasi perjanjian yaitu dari Mohammad Roem dan Herman Van Roijen. Perundingan Roem Roijen diawasi oleh Komisi PBB untuk indonesia atau UNCL. Maksud perjanjian roem royen ialah menuntaskan beberapa persoalan dalam kemerdekaan Indonesia sebelum KMB (Komisi Meja Bundar) di Den Haag di tahun yang sama.

Latar Belakang

Lataar belakang diadakannya perjanjian roem royen ialah diawali dari serangan tentara Belanda ke Yogyakarta dan penahanan kembali para pemimpin RI yang mendakatkan kecamanan dari dunia Internasional. Sementara itu, Belanda dalam Agresi Militer II melancarkan propaganda bahwa Tentara Nasional Indonesia sudah hancur. Dalam Agresi Militer II yang dilakukan Belanda menerima kecaman dari dunia Internasional terutama Amerika Serikat yang membuat Konferensi Meja Bundar (KMB) terealisasi di Den Haag.

Perjanjian Roem Royen diadakan 14 April -7 mei 1948 dimana delegasi Indonesia dari Moh. Roem dengan anggota Ali Sastro Amijoyo, Dr. Leimena, Ir. Juanda, Prof. Supomo, dan Latuharhary. Sedangkan dari belanda ialah Dr.J.H. Van Roijen yang beranggotakan Blom, Jacob, dr.Van, dr. Gede, Dr.P.J.Koets, Van Hoogstratendan, dan Dr. Gieben.

Dalam Perundingan tersebut berjalan alot, Namun negosiasi tersebut diperkuat dari hadirnyaDrs. Moh. Hatta dari pengasingan bangka dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta. dimana Sri Sultan Hamengkubuwono IX mempertegas bahwa "Jogjakarta is de Republiek Indonesie" (Yogyakarta ialah Republik Indonesia).

Isi Pernyataan Moh. Roem dalam Perjanjian Roem Royen

Pemerintah RI akan mengeluarkan perintah enghentian perang gerilya
Bekerja sama untuk mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban
Belanda turut serta ikut dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) untuk mempercepat kedaulatan dan tidak bersyarat kepada RIS

Isi Pernyataan Dr. J.H. Van Royen dalam Perjanjian Roem Royen

Pemerintah Belanda oke bahwa RI harus bebas dan mengembalikan Yogyakarta
Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat kepada pemimin RI dan tahanan politik yang ditawan dari 19 Desember 1948.
Pemerintah Belanda menyutuji bahwa RI menjadi bab Republik Indonesia Serikat (RIS)
KMB akan secepatnya diadakan di Den Haag setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta.

Hasil Kesepakatan Perjanjian Roem Royen/Isi Perjanjian Roem Royen

Hasil pertemuan di Hotel Des Indes di jakarta, menghasilkan kesepakatan antara indonesia dan belanda yang mencakup....

Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan tiruana acara gerilya
Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB (Konfrensi Meja Bundar)
Pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta
Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan seluruh operasi militer dan membebaskan tiruana tawanan perang.
Kedaulatan RI akan diserahkan secara utuh tanpa syarat sesuai perjanjian Renville 1948
Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah komplotan (RIS) dengan dasar sukarela dan persamaan Hak
Hindia Belanda akan menyerahkan tiruana hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia.

Pasca Perjanjian Roem Royen

Tanggal 6 Juli, Sukarno dan Hatta kembali dari pengasingan ke Yogyakarta, Ibukota sementara dari Republik Indonesia.
13 Juli, Kabinet Hatta mengesahkan Perjanjian Roem van Roijen dan Sjafruddin Prawirguagara yang menjabat sebagai presiden PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) pada tanggal 22 Desember 1948 menyerahkan mandatnya kepada Ir Soekarno dan resmi mengakhiri keberadaan PDRI pada tanggal 13 Juli 1949.
3 Agustus, gencatan senjata Belanda dan Indonesia dimulai di tempat Jawa pada 11 Agustus dan disumatera pada tanggal 15 Agustus.
Konferensi Meja Bundar (KMB) mencapai persetujuan ihwal seluruh persoalan dalam Agenda pertemuan, kecuali pada persoalan Papua Belanda.