Sejarah Aksi Militer Belanda I: Pengertian, Penyebab, Tujuan & Dampaknya

Sejarah Agresi Militer Belanda I: Pengertian, Penyebab, Tujuan & Dampaknya|Hai.. kali ini mari kita flash back terkena sejarah Indonesia pada ketika penjajahan Belanda di Indonesia. Masih ada yang ingat dengan Agresi militer I dan Agresi militer II yang mana pada waktu itu aneka macam kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Negara Belanda. Untuk lebih jauh dan mengingat kembali akan sejarah usaha rakyat Indonesia dan tidak manusianya negara Belanda sanggup dilihat dibawah ini..

Agresi Militer Belanda I

A. Pengertian Agresi Militer I

"Operatie Product (bahasa Indonesia: Operasi Produk) atau yang dikenal di Indonesia dengan nama Agresi Militer Belanda I yakni operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947. Operasi militer ini ialah kepingan Aksi Polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas Perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap ialah pelanggaran dari hasil Perundingan Linggajati.

B. Latar Belakang Agresi Militer I atau Penyebab Terjadinya Agresi Militer Belanda I

Agresi militer Belanda I diawali oleh perselisihan Indonesia dan Belanda akhir perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hasil Perundingan Linggarjati. Pihak Belanda cenderung menempatkan Indonesia sebagai negara persekmakmuran dengan Belanda sebagai negara induk. Sebaliknya, pihak Indonesia tetap teguh mempertahankan kedaulatannya, lepas dari Belanda.

C. Tujuan Belanda Mengadakan Agresi Militer I

Adapun tujuan Belanda mengadakan aksi militer I yaitu sebagai diberikut:

1. Tujuan politik Mengepung ibu kota Republik Indonesia dan menghapus kedaulatan Republik Indonesia.

2. Tujuan ekonomi. Merebut pusat-pusat penghasil makanan dan materi ekspor.

3. Tujuan militer Menghancurkan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

D. Sejarah Agresi Militer I

Agresi Militer Belanda I direncanakan oleh H.J. van Mook. Van Mook berencana mendirikan negara boneka dan ingin mengenbalikan kekuasaan Belanda atas wilayah Indonesia. Untuk mencapai tujuan iitu, pihak Belanda tidak mengakui Perundingan Linggarjati, bahkan merobek-robek kertas persetujuan itu. Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi militer yang pertama dengan menyerang daerah-daerah Republik Indonesia di Pulau Jawa dan Sumatra.

Pasukan Tentara Nasional Indonesia belum siap menghadang serangan yang hadirna secara tiba-tiba itu. Serangan tersebut menjadikan pasukan Tentara Nasional Indonesia terpencar-pencar. Dalam keadaan menyerupai itu, pasukan Tentara Nasional Indonesia berusaha untuk membangun tempat pertahanan baru. Pasukan Tentara Nasional Indonesia kemudian melancarkan strategi perang gerilya, ruang gerak untuk menghadapi pasukan Belanda. melaluiataubersamaini strategi perang gerilya, ruang gerak pasukan Belanda berhasil dibatasi. Gerakan pasukan Belanda spesialuntuk berada di kota besar dan jalan raya, sedangkan di luar kota, kekuasaan berada di tangan pasukan TNI.

Agresi Militer Belanda I ternyata mengakibatkan reaksi yang jago dari dunia Internasional. Pada tanggal 30 Juli 1947. Permintaan resmi semoga problem Indonesia segera dimasukkan dalam daftar program Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintah penghentian permusuhan antara kedua belah pihak. Gencatan senjata mulai berlaku tanggal 4 Agustus 1947. Guna mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, dibuat Komisi Konsuler yang anggotanya terdiri atas konsul jenderal yang ada di Indonesia. Komisi Konsuler yang dikuasi oleh Konsuler Jenderal Amerika Serikat Dr. Walter Foote dengan anggotanya Konsul Jenderal Cina, Prancis, Australia, Belgia dan Inggris.

Komisi Konsuler itu diperkuat dengan militer Amerika Serikat dan Prancis, yaitu sebagai peninjau militer. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB, Komisi Konsuler menyatakan bahwa antara tanggal 30 Juli 1947 - 4 Agustus 1947 pasukan Belanda masih mengadakan gerakan militer. Pemerintah Indonesia menolak garis demarkasi yang dituntut oleh pemerintah Belanda menurut kemajuan pasukannya sehabis perintah gencatan senjata. Namun penghentian tembak-menembak sudah dimusyawarahkan, meski belum menemukan tindakan yang sanggup mengurangi jatuhnya korban jiwa.